HUKUM EKONOMI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Hukum Ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.

Sunaryati Hartono, SH., mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi merupakan penjabaran Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial, sehingga Hukum Ekonomi memiliki dua aspek, yaitu :

Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

 

Sunaryati Hartono,SH., menyatakan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia dibedakan menjadi:

Hukum Ekonomi Pembangunan adalah hukum yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

Hukum Ekonomi Sosial adalah hukum yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) Indonesia.

 

Sistem Ekonomi yang Berlaku di Indonesia

Tiga sistem ekonomi umum dikenal didunia , yaitu  Sistem Ekonomi Komando, Sistem Ekonomi Pasar, Sistem Ekonomi Campuran. Indonesia menganut sistem hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila , yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana tercantum  pada pasal 33 merupakan pasal utama yang menunjukan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia yaitu :

(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sudah terlihat jelas , bahwa Negara Indonesia menganut Sistem Demokrasi Ekonomi. Sistem Demokrasi Ekonomi berarti bahwa keseluruhan pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berada di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat.

Selain tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi tercantum dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 sebagai cita-cita sosial dengan ciri-cirinya. Selanjutnya, setiap Tap MPR tentang GBHN mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri positif yang selalu harus dipupuk dan dikembangkan.

Inilah yang menjadi Dasar hukum ekonomi Indonesia :

a.       UUD 1945 1945

b.      TAP MPR

c.       Undang-undang

d.      Peraturan Pemerintah

e.       Keputusan Presiden

f.       SK menteri

g.      Peraturan Daerah

Tugas Hukum Ekonomi , yaitu :

a.        Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum

b.         Meningkatkan pembangunan ekonomi

c.        Perlindungan kepentingan ekonomi warga negara

d.         Peningkatan kesejahteraan masyarakat

e.        Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar

f.          Membantu terwujudnya tata perekonomian internasional baru melalui sarana & pranata hukum.

Kesimpulannya yaitu Hukum ekonomi adalah suatu hubungan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lainnya yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.  Yang dimana masyarakat akan dihadapkan dalam suatu permasalahan ekonomi yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya.  Hukum Ekonomi mempunyai peranan penting dalam pengaturan bidang ekonomi, karena mempunyai orientasi pembangunan ekonomi baik nasional maupun internasional. Yang diuraikan dalam bidang- bidang secara menyeluruh menjadi ruang lingkup pengaturan hukum ekonomi seperti penanaman modal asing, pengalihan teknologi, pengembangan golongan ekonomi yang lemah, perusahaan multinasional, pasar modal, serta pembaharuan undang-undang penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan lahirnya hukum ekonomi yang terjadi didalam Negara Indonesia disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dimasyarakat. 

Tentang nurulinarhandayani

I love Myself, so be gently to yourself. Because you're really friend who can help you is your own self
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s